Inspektorat Kota Binjai

FORM PENGADUAN MASYARAKAT

Elektronik Pengaduan Masyarakat

Merupakan Saluran Khusus yang disiapkan untuk menerima Pengaduan Masyarakat yang berkadar Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai.

𝙄𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙖𝙨 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙥𝙤𝙧 / 𝙒𝙝𝙞𝙨𝙩𝙡𝙚𝙗𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧

Pelapor wajib memberikan identitas dengan benar, apabila identitas tidak benar dan lengkap maka Pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti. Identitas pelapor / whistleblower akan dirahasiakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama *

Alamat Sesuai KTP *

Email *

Nomor Kontak/ HP/ WA *

Foto KTP Pelapor (Dalam Bentuk JPG/JPEG/PNG)*

Jenis Pengaduan:

Silahkan pilih salah satu

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;  
	Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara;  
	Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

Undang-undang menyederhanakan tindak pidana korupsi menjadi tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Daftar tindak pidana korupsi :

Menyuap pegawai negeri;
	Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
	Pegawai negeri menerima suap;
	Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
	Menyuap hakim;
	Menyuap advokat;
	Hakim dan advokat menerima hadiah;
	Hakim menerima suap;
	Advokat menerima suap; 
	Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
	Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
	Pegawai negeri merusakan bukti;
	Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
	Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
	Pegawai negeri memeras;
	Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
	Pemborong membuat curang;
	Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
	Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
	Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
	Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
	Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
	Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
	Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
	Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
	Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
	Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
	Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
	Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
	Saksi yang membuka identitas pelapor.

Identitas Pejabat / Penyelenggara Negara yang dilaporkan meliputi : Nama, Jabatan dan Alamat *

Nama Terlapor *

Jabatan *

Alamat *

Kejadian penyimpangan yang dilaporkan *

Tempat terjadinya penyimpangan *

Waktu terjadinya penyimpangan *

Kronologi Kejadian *

Pihak-pihak yang terkait (jika ada)

Perkiraan Kerugian Keuangan yang ditimbulkan (jika ada)

Bukti Pendukung (Dalam Bentuk JPG/JPEG/PNG)*

Inspektorat Kota Binjai

FORM PENGADUAN MASYARAKAT

Penyalahgunaan Jabatan/wewenang

Pelanggaran Administratif

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pelanggaran Disiplin Pegawai

Identitas Pejabat / Penyelenggara Negara yang dilaporkan meliputi : Nama, Jabatan dan Alamat *